Anggota Komisi V DPR RI, Sriyanto Saputro, saat pertemuan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (25/7/2025). Foto: Ulfi/vel

PARLEMENTARIA, Semarang — Keselamatan transportasi masih menjadi persoalan serius dalam sistem khususnya transportasi laut, khususnya terkait dengan keselamatan penumpang dan ketidaksesuaian data manifest.

“Dengan evaluasi ini, kami menemukan masih banyak kelemahan, terutama dalam regulasi yang belum sempurna. Salah satunya, masalah manifest penumpang yang tidak sesuai dengan jumlah aktual di kapal. Ini sangat berbahaya dan harus segera diperbaiki," ujar Sriyanto kepada Parlementaria di Semarang, Jawa Tengah, Jumat, (25/7/2025).

Ia menekankan perlunya penyempurnaan aturan dan pengetatan pengawasan di lapangan. Menurutnya, langkah-langkah preventif harus segera diterapkan, mengingat keselamatan penumpang adalah prioritas utama.

"Kalau dulu di kereta api, penumpang bisa naik sampai ke atas gerbong. Tapi sekarang KAI bisa menertibkan itu. Mengapa hal yang sama tidak bisa dilakukan di transportasi laut?" ujarnya.

Sriyanto juga mengusulkan penerapan prosedur keselamatan yang lebih ketat, seperti pemberlakuan pemakaian pelampung bagi seluruh penumpang kapal, mirip dengan kewajiban sabuk pengaman di pesawat.

"Kenapa tidak dibuat aturan semua penumpang kapal wajib mengenakan pelampung saat perjalanan? Ini langkah sederhana tapi sangat vital untuk keselamatan," tambahnya.

Ia juga menyoroti perlunya digitalisasi sistem manifest agar lebih praktis dan tidak membebani penumpang. "Jangan sampai sistem manifest ini terlalu ribet. Kalau bisa dibuat simpel dan digital, orang akan lebih patuh. Sekarang zamannya sudah retina mata bisa identifikasi orang, kenapa sistem kita masih manual?" kritiknya.

Menurut Sriyanto, Komisi V DPR RI akan terus mendorong Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan dan pengawasan transportasi laut.

"Kami akan kawal ini. Keselamatan penumpang tidak boleh dikompromikan. Regulasi harus tegas, pelaksanaannya pun harus disiplin," pungkasnya.

Dengan perbaikan sistem dan komitmen bersama, ia berharap transportasi laut di Indonesia bisa menjadi lebih aman, nyaman, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat. (upi/aha)